Piagam Jakarta dalam Polemik

"Ketetapan MPRS (Tap. No. XX/MPRS/66) menegaskan apa yang termaktub dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi," tulis Natsir dalam Asas Keyakinan Agama Kami ini.

Buku ini memang menyoroti persoalan seputar Piagam Jakarta beserta polemiknya. Di halaman 18 (Lampiran II) dimuat isi dari Piagam Jakarta yang merupakan konsensus nasional antara golongan nasionalis sekuler dengan nasionalis Islami pada tanggal 22 Juni 1945. Pada paragraf 4 baris ke-10 tertulis jelas kata-kata yang kemudian menjadi kontroversial: "ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh-tokoh yang merumuskan Piagam Jakarta antara lain: Ir Soekarno, Drs Mohammad Hatta, Mr A.A Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A Salim, Mr Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, Mr Muhammad Yamin. 7 kata dalam Piagam Jakarta kemudian dihilangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Mohammad Roem dalam majalah Serial Media Dakwah No.84 Mei 1981 menulis bahwa hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah kerugian besar bagi Umat Islam namun sekaligus ia adalah pengorbanan terbesar Umat Islam demi utuhnya Republik Indonesia. Pasalnya golongan Protestan dan Katolik mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia jika 7 kata itu tidak dihapus. Permintaan atau "ancaman" itu disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang menamakan dirinya wakil Kaigun pada Bung Hatta, di sore hari 17 Agustus 1945.

Maka digantilah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada pagi hari 18 Agustus 1945. Bung Hatta melobi tokoh Islam sehingga menghasilkan kesepakatan dengan amandemen dari Ki Bagus Hadikusumo.

Namun demikian, secara jelas Bung karno mengatakan, "Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."

Achmad Sjaihu, anggota DPR dari NU bertanya kepada Perdana Menteri Juanda sehubungan Piagam Jakarta apakah hanya mendapat pengakuan sebagai dokumen historis saja atau mempunyai akibat hukum, yaitu perkataan "Ketuhanan" dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 berarti "Ketuhanan, dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya." sehingga dengan dasar itu bisa diciptakan perundang-undangan yang bisa disesuaikan dengan syariat Islam bagi pemeluknya? Pemerintah menjawab bahwa dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam.

Book Review #77. Review Asas Keyakinan Agama Kami. M. Natsir. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Cetakan-, -. 56 halaman. Selesai baca pada Juni 2016


loading...

Silakan masukkan alamat email untuk menerima postingan dari blog ini secara rutin.

0 Response to "Piagam Jakarta dalam Polemik"